ivo@setyadi:~$ ivo.blogspot.com

# catatan teknis, sejak 2001

DNS blocklist untuk blokir iklan dan malware

Repo ini menyediakan kumpulan DNS blocklist yang terkurasi untuk memblokir iklan, malware, phishing, dan domain DGA di seluruh jaringan. Tersedia versi bertingkat dari ringan hingga ultimate. Alat ini juga menyertakan generator untuk menghasilkan format file spesifik sesuai kebutuhan DNS server atau content blocker. Worth trying jika ingin cakupan lebih baik daripada daftar standar seperti Pi-hole default. Namun, tier agresif sering memutus layanan legitimate. Solusi ini bukan set-and-forget untuk environment high-availability, jadi wajib tes menyeluruh sebelum deploy. sumber: github.com/hagezi/dns-blocklists my other side: setyadi.com

SBY Nilai Kasus Prita Bisa Jadi Koreksi pada UU

2009-06-05 · #Indonesia #Kliping


Kamis, 04/06/2009 15:25 WIB

SBY Nilai Kasus Prita Bisa Jadi Koreksi pada UU
Aprizal Rahmatullah - detikNews


Jakarta
- Kasus yang menimpa Prita (32) menarik perhatian banyak pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY menilai kasus Prita bisa menjadi koreksi pada aturan hukum kita.

"Kalau ada konflik UU mari kita benahi. Ada UU yang harus sejalan dengan perkembangan. Bisa saja ada yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya," ujar SBY dalam acara diskusi di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2009).

Menurut SBY, apa yang menimpa Prita pada dasarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu masalah berlanjut hingga proses hukum.

"Ada yang namanya teori kepatutan, untuk melihat masalah itu, sehingga tidak terlihat berlebihan. Kasus Bu Prita adalah hak asasi dan saya minta ditempatkan secara wajar," jelasnya.

Prita sebelumnya ditahan oleh pihak kejaksaan karena diduga mencemarkan nama baik RS Omni. Hal itu karena Prita menyebarkan keluhan melalui email kepada teman-teman pribadinya.

Selain dijerat dengan pasal pencemaran nama baik  KUHP, jaksa menilai Prita juga telah melanggar pasal 27 ayat (3) ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar.

(ape/nrl)

sumber: detiknews.com


$ cd ~/

$ cat comments/ (0)