ivo.blogspot.com

Selasa, 22/12/2009 14:07 WIB Menkum Akan Revisi UU ITE Hery Winarno - detikNews Jakarta - Korban UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berjatuhan. Setelah Prita Mulyasari, kini menjerat Luna Maya. Menteri Hukum (Menkum) dan HAM Patrialis Akbar berniat merevisi UU itu. "Saya kira itu mesti diubah karena itu sangat sensitif," ujar Patrialis sebelum seminar bertajuk Anti Pemalsuan, di Hotel Le Meridien, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/12/2009). Mantan anggota DPR ini mengakui, dengan adanya UU itu ekspresi orang untuk menyampaikan pendapatnya terkebiri. UU ITE disalahgunakan dipakai dalam kasus pencemaran nama baik. "Pasal sensitif ini dikit-dikit dipakai untuk mencemarkan nama baik sehingga timbul pemikiran untuk diubah. Karena UU itu jadi kejam dan banyak korban yang sudah berjatuhan," jelasnya. Saat ditanya lagi apakah UU ITE diubah atau dilakukan judicial review, Patrialis memilih UU itu diubah.

Selasa, 22/12/2009 13:55 WIB RPP Penyadapan Bila Disahkan, Presiden & Menteri Sulit Disadap Indra Subagja - detikNews Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan benar-benar menjadi buah simalakama bagi pemberantasan korupsi. Bila RPP Penyadapan ini disahkan, sejumlah pejabat akan sulit untuk disadap. " Presiden dan jajaran menteri kabinet utamanya Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, mustahil disadap," kata wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho dalam siaran pers, Selasa (22/12/2009). Bukan hanya itu, para penyelenggara negara di lingkungan peradilan pun akan aman. Mengingat untuk menyadap memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. "Juga seluruh jajaran pengadilan hingga Mahkamah Agung. Mereka akan sulit disadap," imbuhnya. Belum lagi mereka yang tergabung dalam anggota pusat intersepsi nasional dan Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. "Termasuk juga di dalamnya adalah kerabat, kawan, kroni, rekan satu partai