Hukum humaniter internasional mendefinisikan tentara bayaran secara spesifik dan mengecualikan warga negara asing yang menjadi anggota resmi angkatan bersenjata. Dalam kasus WNI yang bergabung dengan militer Rusia melalui kontrak resmi, penyematan label tersebut tidak tepat secara hukum. Laporan intelijen Ukraina sendiri menggunakan istilah perekrutan prajurit biasa, bukan tentara bayaran. Penggunaan istilah yang longgar ini lebih berfungsi sebagai narasi politik kedua pihak untuk mendelegitimasi lawan daripada deskripsi hukum yang akurat. Status hukum WNI tersebut tetap perlu diverifikasi satu per satu untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat tanpa mempersempit posisi perlindungan warga negara. sumber: theconversation.com my other side: setyadi.com