JAKARTA--Senin (23/11), dijadwalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit skandal Bank Century kepada pimpinan DPR. Namun beberapa potongan informasi sudah beredar. Antara lain, indikasi tidak bisa dipertanggungjawabkannya Rp 3,7 triliun dari //bail out// Rp 6,7 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Muncul pula temuan aliran dana Rp 500 miliar kepada politisi, dan sasaran bidik pun menjurus kepada empat pengambil keputusan penyelamatan bank ini.

''Besok (hari ini, Senin 23/11, red) audit itu tidak akan memunculkan aliran dana karena memang tidak dapat dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, red), tapi kurang lebih kesimpulannya ada penyimpangan dalam //bail out// (untuk) Bank Century,'' kata inisiator hak angket skandal Bank Century dari Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, Ahad (22/11). Dari data audit BPK, kata dia, tersampaikan setidaknya ada empat pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pencairan dana talangan ini.

''(Keempatnya) adalah Ketua dan Sekretaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, red), Gubernur BI (Bank Indonesia,red) saat itu, dan direksi Bank Century. Ketua KSSK adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris KSSK adalah Raden Pardede, Gubernur BI saat itu adalah Boediono yang saat ini menjadi Presiden, dan Direksi Bank Century adalah Robert Tantular.

Menurut Bambang, laporan audit ini juga menyinggung adanya dugaan aliran dana Rp 500 miliar kepada seorang politisi. Data yang dia dapatkan menunjukkan politisi ini ikut bermain dalam proses pengambilan keputusan pencairan dana talangan ke Bank Century. ''Dalam proses, ikut bermain di sana. Ada notulensi dan lain-lain,'' kata dia mengenai sumber kesimpulan tersebut.

Jika tak ada tekanan atau intervensi, ujar Bambang, hasil audit ini akan kurang lebih sama dengan hasil audit sementara BPK yang telah diserahkan ke DPR pada September 2009. ''Kalau tidak ada tekanan atau intervensi,'' tegas dia.

Pemanggilan pimpinan media massa ke istana, Ahad (22/11) malam, menurut Bambang menjadi salah satu gelagat kemungkinan terjadinya tekanan atau intervensi. Menurut dia, sekalipun para pimpinan media massa itu dipanggil terkait dengan akan disampaikannya respon Presiden terhadap rekomendasi tim delapan, tetap ada kemungkinan skandal ini juga akan disinggung.

''Besok (hari ini, Senin, 23/11, red) ada dua peristiwa penting. Presiden sikapi rekomendasi tim delapan dan BPK serahkan hasil audit investigatif ke DPR. Saya kira akan bisa juga soal ini, selain masalah Bibit dan Chandra,'' kata Bambang. Menyikapi perkembangan ini, kata Bambang, para inisiator penggunaan hak angket DPR untuk skandal ini sedang intensif menggelar pertemuan.

Bocoran hasil audit investigatif BPK ini, ungkap Bambang, sudah mulai bertebaran sepekan terakhir. Sebelumnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengatakan sebenarnya audit itu sudah selesai pekan lalu, dan akan diserahkan ke DPR pada 20 November 2009. Tapi karena saat itu Ketua DPR sedang berada di luar kota, menurut Pramono, penyerahan ditunda sampai 23 November 2009.

Bambang mengatakan skandal Bank Century ini merupakan ancaman terhadap stabilitas negara. Logikanya, kata dia, jika fraksi pendukung Pemerintah di DPR mau menjaga stabilitas pemerintahan, maka mereka dituntut proaktif membersihkan ganjalan yang mengancam.

''Seperti diketahui, kasus ini menyeret nama orang-orang kepercayaan Presiden. Kalau mereka tidak mampu menjernihkan masalah dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, orang-orang ini akan terus menjadi sasaran bidik fraksi penyeimbang di DPR maupun publik,'' ujar Bambang. ann/ahi