Film Nasional Mati Jika Bioskop Mati

Oleh Noorca M. Massardi

Ini bukan tentang "kenaikan pajak film impor" - yg merupakan hak & wewenang setiap negara, dan dalam hal itu, PIHAK ASING atau AMERIKA SERIKAT khususnya, tidak bisa/tidak akan menolak karena berapa pun jumlah kenaikan pajaknya nanti akan dibebankan kepada rakyat indonesia sendiri sebagai penikmat film impor.

Tapi yang dipermasalahkan adalah: sejak Januari 2011 ini ada aturan dan penafsiran baru Direktorat Jenderal Bea Cukai atas UU/Peraturan tentang pajak bea masuk yang lama, yang diberlakukan per Januari 2011, yakni "BEA MASUK ATAS HAK DISTRIBUSI" YANG TIDAK LAZIM DAN TIDAK PERNAH ADA DALAM PRAKTIK BISNIS FILM DI SELURUH DUNIA!

Sebab, yang disebut bea masuk itu hanya berlaku untuk BARANG MASUK.

Dan, sebagai BARANG setiap kopi film impor yang masuk ke Indonesia, selama ini sudah dikenakan/dibayarkan bea masuk+pph+ppn = 23,75% dari NILAI BARANG.

Selain itu, selama ini, Negara/Ditjen Pajak/Kemenkeu juga selalu menerima pembayaran pajak penghasilan 15% (Limabelas persen) dari hasil eksploitasi setiap film impor yang diedarkan di indonesia.

Pemda/Pemkot/Pemkab juga selalu menerima PAJAK TONTONAN  dalam kisaran 10-15% untuk setiap judul film impor/nasional sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena Ditjen Bea Cukai tidak mau memahami/menanggapi seluruh argumen penolakan/keberatan terhadap BEA MASUK HAK DISTRIBUSI yang diajukan oleh pihak MPA/Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi)/Bioskop 21,dll, dan karena ketentuan itu tidak lazim di negara mana pun di dunia ini, - karena FILM BIOSKOP BUKAN BARANG DAGANGAN sebagaimana produk garmen/otomotif dll, MELAINKAN KARYA CIPTA YANG TIDAK BISA DIPERJUALBELIKAN melainkan merupakan PEMBERIAN HAK EKSPLOITASI  ATAS HAK CIPTA YANG DIBERIKAN OLEH PEMILIK FILM KEPADA DISTRIBUTOR/BIOSKOP dan penonton hanya membayar tanda masuk untuk bisa menikmatinya dan tidak bisa membawa film sebagai BARANG --- DAN UNTUK HASIL EKSPLOITASI JASA ITU SELAMA INI PEMILIK FILM SUDAH MEMBAYAR 15% (LIMABELAS PERSEN) BERUPA PAJAK PENGHASILAN KEPADA NEGARA--- maka MPA sebagai ASOSIASI PRODUSER FILM AMERIKA memutuskan:

Selama ketentuan BEA MASUK ATAS HAK DISTRIBUSI FILM IMPOR itu diberlakukan, MAKA SELURUH FILM AMERIKA SERIKAT TIDAK AKAN DIDISTRIBUSIKAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA sejak Kamis 17 Februari 2011.

Film-film impor yang baru dan yang BARANG-nya sudah masuk dan sudah membayar bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku selama ini, TIDAK AKAN DITAYANGKAN DI INDONESIA (seperti Black Swan, True Grit, 127 Hours dll). Sedangkan untuk film-film impor yang sedang tayang, bisa dicabut sewaktu-waktu apabila PIHAK PEMILIK FILM IMPOR menyatakan mencabut HAK EDARnya di Indonesia.

Akibat langsung dari dicabutnya HAK DISTRIBUSI FILM IMPOR untuk Indonesia itu adalah:

1. Ditjen Bea Cukai/Ditjen Pajak/Pemda/Pemkot/Pemkab AKAN KEHILANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN dari film impor sebesar 23,75% atas bea masuk barang, 15% Pph hasil ekploitasi film impor, dan Pemda/Pemkot/Pemkab akan kehilangan 10-15% pajak tontonan sebagai pendapatan asli daerah!

2. Bioskop 21 Cinepleks dengan sekitar 500 layarnya, sebagai pihak yang diberi hak untuk menayangkan film impor akan kehilangan pasokan ratusan judul film setiap tahun, sementara film nasional selama baru mampu berproduksi 50-60 judul/tahun.

3. Dengan akan merosotnya jumlah penonton film (impor) ke bioskop, maka eksistensi industri bioskop di indonesia akan terancam.

3. Nasib 10 ribu karyawan 21 Cinepleks dan keluarganya, akan terancam

4. Penonton film impor di indonesia akan kehilangan hak akan informasi yang dilindungi UUD.

5. Industri food & beverage (cafe-resto) akan terkena dampak ikutannya, juga pengunjung ke mall/pusat perbelanjaan, parkir, dll.

6. Industri perfilman nasional harus meningkatkan jumlah produksi dan jumlah kopi filmnya bila ingin "memanfaatkan" peluang itu, yang berarti harus meningkatkan permodalannya sementara kecenderungan penonton film indonesia terus merosot.

Solusi:

1. Bila Negara/Pemerintahan/Kemenkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/Pemda/Pemkot/Pemkab tidak ingin kehilangan Rencana Anggaran Pendapatan dari bea masuk/Pph film impor, maka ketentuan yang TIDAK LAZIM yang merupakan TAFSIR BARU ATAS UU/PERATURAN TENTANG PERPAJAKAN YANG LAMA itu HARUS DIBATALKAN/DICABUT

2. Bila Negara/Pemerintah peduli pada nasib dan masa depan industri perbioskopan Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari nasib dan masadepan industri film nasional, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Direktorat Film, wajib melakukan intervensi atas ketentuan yang TIDAK LAZIM tersebut dan melaporkan kepada Presiden untuk membatalkan ketentuan itu.

3. Bila Kementerian Tenaga Kerja peduli terhadap kemungkinan terciptanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perbioskopan dan dampak ikutannya, akibat ketentuan yang TIDAK LAZIM itu, juga harus melaporkan kepada Presiden mengenai hal itu.

4. Bila para penonton/penggemar film-film impor Indonesia tidak ingin negeri ini kembali ke tahun 1960-an saat film-film Amerika diboikot di Indonesia, dan akan kehilangan HAK ATAS INFORMASI dan HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN/PENGAJARAN/LAPANGAN PEKERJAAN di bidang perfilman, sebagaimana dilindungi UUD 1945, atas nama masyarakat, harus mengekspresikan keberatannya melalui pelbagai saluran/media/jejaring sosial yang ada agar Ditjen Bea Cukai membatalkan ketentuan yang TIDAK LAZIM dalam industri perfilman dunia itu.

5. Bila Negeri ini/Pemerintahan Republik Indonesia ini/Presiden SBY ini, tidak ingin dinyatakan sebagai NEGARA YANG GAGAL MELINDUNGI HAK SETIAP WARGA NEGARANYA (cq HAK ATAS INFORMASI/HAK ATAS PENDIDIKAN/PENGAJARAN), dan DIKUCILKAN DALAM PERGAULAN PERFILMAN INTERNASIONAL, maka Presiden harus memerintahkan kepada Menko Ekuin/Menkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai untuk segera MEMBATALKAN/MENCABUT KETENTUAN YANG TIDAK LAZIM DALAM INDUSTRI PERFILMAN DUNIA ITU.

6. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semua komisi yang membidangi Industri/Perdagangan/Perpajakan/Kebudayaan dan Pariwisata/Politik/Tenaga Kerja/Pendidikan peduli akan masalah ini, harus segera memanggil para pejabat terkait untuk mencabut ketentuan yang TIDAK LAZIM yang berdampak panjang tersebut.

Salam dan prihatin,

Noorca M. Massardi

(Budayawan, Pengamat Film, Ketua GPBSI, Juru Bicara 21 Cineplex, Pemimpin Redaksi Majalah AND (Amazing Nasional Demokrat), Pecinta Film Impor/Film Nasional, Penulis Novel, Penyair, Pewarta, Host: Live Talkshow Jaktv: Komidi Putar Indonesia setiap Jumat pkl 19.30-20.30 wib, Warga Negara Republik Indonesia, twitter: @noorca, email: noorca@yahoo.com)

Jumat, 04/02/2011 18:46 WIB
Pengawas Internet Mati Suri
Aneh, Pengawas Internet Kok Disuruh Kerja ala PNS?
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Ada yang aneh dari pola pikir sebagian orang di Kementerian Kominfo. Internet yang tak pernah padam 24 jam penuh setiap harinya, hanya diminta untuk diawasi mengikuti jam kerja pegawai negeri sipil (PNS).

Keanehan ini pula yang kerap menghambat kinerja Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)--sebelum akhirnya mati suri, akibat imbas restrukturisasi direktorat di Kominfo.

Bukan sekali dua kali pola pikir yang bertolak belakang ini kerap memicu permasalahan antara orang-orang di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (sekarang Direktorat Penyelenggaraan Telekomunikasi) dengan tim di ID-SIRTII.

"Ini selalu jadi perdebatan tak berujung, orang-orang di Postel maunya kita kerja mengikuti jam kerja mereka, nine to five. Sementara internet itu kan 24/7. Kalau ada apa-apa setelah jam kerja, apa Postel mau nanggung?" keluh salah seorang staf ID-SIRTII yang tak mau disebut namanya kepada detikINET, Jumat (4/2/2011).

Masalah jam kerja merupakan sekelumit kisah birokrasi yang berseberangan dengan fungsi ID-SIRTII selaku lembaga pengawas internet. Ditjen Postel Kominfo, menurutnya, ingin menerapkan aturan sesuai ketentuan kontrak baku yang mengacu pada Keputusan Presiden No. 80/2003, namun di sisi lain ID-SIRTII juga punya kewajiban yang tak bisa diabaikan.

"Mekanisme administrasi kontrak standar sebagai tenaga ahli perorangan di pemerintah itu basis remunerasinya man/hours bukan deliverables. Jadi nomor satu absensi, kedua laporan," keluh orang ID-SIRTII itu.

"ID-SIRTII itu lembaga teknis yang memberikan managed and shared services, terutama kepada industrinya bekerja selama 24/7 arround the clock, deliverables nomor satu adalah keamanan infrastruktur internet kita, koordinasi dengan semua stakeholder termasuk counter part di luar negeri. Awareness kepada publik itu seharusnya yang jadi key performance indicator (KPI) lembaga seperti ID-SIRTII. Di negara lain juga seperti itu."

"Dengan objektivitas seperti itu, yang seharus dituntut dari personil ID-SIRTII adalah dedikasi 24/7, integritas, profesionalisme dan performace, termasuk skill, bukan absen apalagi laporan. Kalau KPI serta objektivitasnya absen, nine to five saja. Nanti kalau ada insiden jam enam sore, ya entahlah."

"Kenyataannya, kami sering dipojokkan sama orang-orang Postel karena dianggap bolos, tidak pernah ada di kantor. Padahal kami 24/7 selalu remote monitor dan akses ke site kita yang tersebar di 11 lokasi. Bahkan kalau ID-SIRTII masih jalan terus, rencananya bakal 33 lokasi ditambah remote di delapan kota."

"Memangnya orang Postel peduli kalau kita kerja sampai subuh, mana bisa bangun jam 9? Kata mereka, kerjakan saja jam kerja. Apa kita nggak bakalan digebukin ISP kalau kerja cuma pas di jam produktif? Kalau ada apa-apa, apa mereka mau nanggung? Hal-hal seperti ini selalu tidak bisa dipahami oleh birokrasi, kita disamakan dengan PNS saja."

"Mereka (Postel) acuannya ketentuan kontrak baku Keppres 80/2003. Tapi masalahnya, lembaga ini bukan birokrasi, tapi untuk melayani industri," pungkas staf di ID-SIRTII tersebut.

( rou / rou )

--