ivo.blogspot.com

Rabu, 31/03/2010 15:04 WIB Dua Janda Pahlawan Diadili Presiden Upayakan Rumah untuk Soetarti dan Rusmini Irwan Nugroho - detikNews Jakarta - Perjuangan Soetarti dan Rusmini, dua janda pahlawan yang diadili karena dituding menyerobot tanah, belum berhenti. Setelah menemui deputi staf khusus Presiden, kedua nenek tua inipun dijanjikan akan mendapat rumah. "Kita sedang menjajaki segala kemungkinan. Kalau memang ada kemungkinan, mereka mendapat rumah dengan cara pembelian atau mekanisme lain. Misalnya negara memberikan subsidi, kan bisa juga. Kalau nggak kita bisa juga cari solusi lain," terang Deputi Staf Khusus Presiden, Setiyardi, dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (31/3/2010).   Menurut Setiyardi, kantor staf khusus mendapat perintah dari Presiden SBY untuk secepatnya mencari solusi. Presiden menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan baik, dan janda-janda pahlawan mendapat rum...

MAKELAR PAJAK Menkeu Membebastugaskan Unit Keberatan Pajak Selasa, 30 Maret 2010 | 03:14 WIB Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan semua staf dan pimpinan di Unit Keberatan Pajak, tempat Gayus Tambunan bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada petugas pajak lainnya untuk memeriksa semua kasus sengketa pajak yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009. "Salah satu langkah internal yang kami lakukan sehubungan dengan kasus makelar pajak adalah memeriksa semua bidang pemeriksaan pajak. Untuk jangka pendek membebastugaskan semua jajaran dan staf Unit Keberatan, bersama Gayus," ujar Sri Mulyani saat dihubungi melalui pesan singkat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/3). Menurut dia, dalam memeriksa sengketa paja...

KESEJAHTERAAN PEGAWAI Remunerasi Pegawai Pajak yang Membikin Iri Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB Kekayaan Gayus HP Tambunan, pegawai negeri sipil golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mencapai puluhan miliar rupiah memang mengejutkan banyak orang. Padahal, golongan kepegawaian Gayus, yang baru bekerja selama lima tahun, setara dengan seorang sarjana yang baru diangkat sebagai PNS. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gaji PNS menetapkan gaji pokok pegawai golongan IIIA dengan masa kerja lima tahun adalah Rp 1.738.100 per bulan. Bahkan, jika mengacu pada aturan terbaru, PP No 25/2010, gaji pokok Gayus dan PNS yang setingkat dengannya tidak lebih dari Rp 1.830.100 per bulan. Terlampau tinggi Gayus setiap bulan tak hanya menerima gaji pokok. I...

Satgas: Ada Sindikasi Kejaksaan Agung Siap Bersikap Terbuka Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB Jakarta, Kompas - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mensinyalir ada satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kehakiman, masyarakat sipil, dan Direktorat Jenderal Pajak. Sindikasi ini diyakini dalam waktu dekat akan terungkap. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (29/3), seusai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji. "Doakan ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada sesuatu yang lebih terang, bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar," kata Denny. Pertemuan Satgas dengan Jaksa Agung dilakukan Senin pagi. Sebelumnya Satgas bertemu Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Dari hasil pertemuan itu...

PERADILAN PAJAK Pengadilan Pajak Saat Ini Perlu Dievaluasi Selasa, 30 Maret 2010 | 02:48 WIB Jakarta, Kompas - Kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan dan banyaknya sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak adalah momentum untuk mengevaluasi struktur dan keberadaan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang terlepas dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak. "Ke depan, Pengadilan Pajak harus diintegrasikan ke MA demi pembinaan sumber daya manusia. Tentu juga dibarengi dengan perbaikan," ujar Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi Assegaf, Senin (29/3) di Jakarta. Secara terpisah, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas...

Selasa, 30/03/2010 10:11 WIB Begini Nih Cara Uang Rakyat Dimainkan Oknum Pajak Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta - Predikat lahan basah disandang Ditjen pajak yang tugasnya mengolah dana masyarakat yang masuk ke negara lewat retribusi pajak. Tidak heran jika terungkap adanya oknum Ditjen Pajak yang menggelapkan uang milik rakyat, seperti yang mencuat dalam kasus Gayus Tambunan. Lalu bagaimanakah sebenarnya oknum pegawai pajak 'menilep' uang rakyat itu? Berikut ini adalah informasi yang diberikan oleh Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq bagaimana akhirnya uang pajak mengalir ke orang-orang yang tidak berhak. Pada awalnya nilai pajak dimark-up 200 persen dari perhitungan wajib pajak. Solusi yg ditawarkan pejabat atau petugas adalah negosiasi agar wajib pajak hanya bayar setengahnya (misalnya Rp 1 miliar dari 2 miliar). Namun, yang disetorkan ke negara hanya 50 persen (Rp 500 juta). Sisanya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut, 30 persen...

Selasa, 30/03/2010 09:11 WIB Tanpa Mafia Pajak, Negara Bisa Terima Rp 1.800 Triliun Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta - Praktik pengelolaan pajak di Indonesia sudah selayaknya diperbaiki. Kasus Gayus Tambunan sedikit banyak sudah menguak adanya mafia yang bermain-main dengan uang yang seharusnya dikembalikan lagi ke rakyat. Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengemukakan, tanpa mafia, seharusnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa meroket hingga beberapa kali lipat. "Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa 3 kali lipat dari yang sekarang sekitar Rp 600 triliun," ujarnya kepada detikcom , Selasa (30/3/2010). Praktik tilep-menilep uang pajak ini, menurut Mahfudz, sudah berlangsung selama puluhan tahun. Pejabat dan petugas pajak mengembangkan 'kapling-kapling peternakan wajib pajak'. "Yaitu sejumlah wajib pajak, khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak," katanya. Pegawai Ditjen ...

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/03/100326_innospectrial.shtml Pejabat Indonesia terima suap US$ 8 juta Jumlah suap US$ 8 juta terungkap dalam sidang di Pengadilan Southwark. Para pejabat Indonesia menerima suap sekitar US$ 8 juta dolar dari perusahaan Innospec Limited terkait pembelian zat aditif tetra ethyl lead atau TEL yang dipakai dalam bensin bertimbal. Hal ini terungkap dalam pengadilan di London atas perusahaan Innospec Limited yang dijatuhi denda US$ 12,7 juta dolar karena membayar suap kepada para pejabat Indonesia agar Pertamina membeli bahan bensin bertimbal itu. Dalam putusan Jumat, hakim secara khusus menyebut nama mantan Dirjen Migas Rachmat Sudibyo dan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Marto...

Sketsa: Merampok Ribuan Triliun Melalui Transfer Pricing Pajak (I) Iwanpiliang |  29 Maret 2010  |  07:23 Seksi Transfer Pricing di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baru dibentuk pada 2007. Cikal bakalnya, pada 2005 ditemukan 750 PMA, mengaku merugi hari-hari. Di negeri jiran Singapura, ada aturan PMA setelah 5 tahun kudu untung. Boleh jadi pemerintah telmi . Pengadilan Pajak, di lantai 9 , Dhanapala, Depkeu, sepi jurnalis. Pada 2009 saja, Rp 1.300 triliun indikasi transfer pricing, para pelaku perusahaan besar. Ironisnya, negara bangga peroleh Rp 59,5 triliun dari TKI, sebagian besar dari TKW bercitra babu mudah digauli, sebagaimana Sketsa Persatuan Emirat Arab (PEA). Pun, negara berela hati mengisap candu rokok, menargetkan cukai Rp 59 triliun pada 2010 ini. Nun, di balik lain beribu-ribu triliun dana terhormat rakyat lenyap? Gayus, sih, urusan kecap. ...

kewl! --

Ririn Dumin Hanya Tokoh Rekaan Halaman profil Ririn Dumin di YouTube menampilkan dirinya yang sedang minum obat Dumin ( http://www.youtube.com/user/ririndumin ) Artikel Terkait: Ririn Dumin dan Delapan Video yang Mengecoh Heboh Ririn Dumin, Asli atau Palsu? Senin, 22 Maret 2010 | 15:28 WIB KOMPAS.com — Sosok Ririn Dumin yang berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi bintang iklan setelah melalui perjuangan mengharukan ternyata hanya karakter fiktif. Adalah biro iklan Publicis Indonesia yang membuat karakter Ririn untuk obat sakit kep...

Kamis, 18/03/2010 14:56 WIB Korupsi Ayat Rokok Diduga Perintahkan Hapus Ayat, Ribka Tjiptaning Cs Diadukan ke Polisi Didit Tri Kertapati - detikNews Jakarta - Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) melaporkan 3 orang anggota DPR terkait penghilangan ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan. Dalam laporannya, mereka menyertakan bukti yang mengindikasikan ketiga anggota komisi IX DPR tersebut memerintahkan penghilangan ayat. "Mereka memerintahkan kepada sekretariat DPR secara tertulis dengan tulisan tangan yang diparaf oleh mereka bertiga," ujar anggota Kakar, Kartono Muhammad, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2010). Kartono mengatakan ketiga orang tersebut merupakan anggota dari pansus RUU Kesehatan. "Yang dilaporkan Ibu Ribka Tjiptaning, Mariani Baramuli, Asiah Sholekan," kata Kartono. Kartono menambahkan, dengan dihilangkannya ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan, maka penyebutan tembakau ...

http://id.news.yahoo.com/lptn/20100316/tpl-prabayar-sistem-baru-penghemat-tagih-9c562ac.html Prabayar, Sistem Baru Penghemat Tagihan Listrik Liputan 6 - Rabu, 17 Maret Prabayar, Sistem Baru Penghemat Tagihan Listrik Liputan6.com, Jakarta: Saat ini telah muncul sistem baru untuk membantu menghemat tagihan bulanan listrik, yakni sistem prabayar. Pada sistem ini, kendali besaran beban tagihan bulanan listrik ada di tangan pelanggan. Penggunaan sistem pembayaran ini layaknya sistem prabayar telepon genggam, yang dapat mengendalikan pemakaian pulsa. Tersedianya listrik tergantung dari berapa angka yang ditunjukkan di meteran khusus pelanggan prabayar ini. Untuk pasokan listrik, tak ada yang berbeda dengan ketika menggunakan pembayaran listrik yang biasa. Kelebihannya, dengan cara ini, tak lagi perlu khawatir dengan melambungnya tagihan listrik, atau ancaman pemutusan listrik jika telat membayar tagihan. PLN menyatakan sistim praba...

http://www.dailyrecord.co.uk/news/business-news/2010/03/14/royal-bank-of-scotland-raiders-huge-6m-haul-in-12-hours-86908-22110087/ Royal Bank of Scotland raiders' huge £6m haul in just 12 hours Mar 14 2010  Exclusive by Russell Findlay,  Sunday Mail COMPUTER hackers linked to the Russian mafia robbed Royal Bank of Scotland customers of £6million in 12 hours. The crooks pulled off the massive sting by dispatching an army of thieves using cloned debit cards to blitz more than 2000 cash machines in 280 cities worldwide. Stunned bosses at the Edinburgh bank were helpless to stop £6million of cash being plundered from the ATMs in Scotland's biggest bank heist. But, we can reveal gang leader Viktor Pleshchuk, 28, has been snared in the Russian city of St Petersburg following a massive FBI investigation. Acting US Attorney Sally Quillian Yates described the heist as "perhaps the most sophisticated and organised computer fraud attack ever conducted...

Rabu, 10/03/2010 14:49 WIB Kapolri Tidak Jawab Spekulasi Obama Jadi Target Dulmatin Cs Didit Tri Kertapati - detikNews Jakarta - Keberadaan Dulmatin cs dan jaringannya di Indonesia tercium hanya beberapa hari menjelang kedatangan Presiden AS Barack Obama. Muncul spekulasi bahwa Obama akan menjadi target Dulmatin Cs. Namun, saat ditanya mengenai hal ini, Kapolri tidak berkenan menjawab. "Pertanyaan yang lain-lain tidak perlu saya jelaskan," kata Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (10/3/2010). Kapolri jumpa pers didampingiri para pejabat terus Mabes Polri. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab Kapolri saat mengakhiri jumpa pers, termasuk pertanyaan apakah Obama menjadi target serangan Dulmatin cs. Saat itu Kapolri ditanya apakah sasaran khusus yang pernah disampaikan Kapolri sebelumnya adalah Obama. Namun, Kapolri membantah hal ini. "Yang saya maksud sasaran khusus...

Selasa, 09/03/2010 13:27 WIB Indonesia Terkorup di Asia, Bukti Koruptor Masih Kuat Reza Yunanto - detikNews Jakarta - Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) menyebut Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik menurut para pelaku bisnis. Hal ini membuktikan peran koruptor masih sangat kuat di negeri ini. "Memang kelompok koruptor masih kuat di negeri ini," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menanggapi survei PERC lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (9/3/2010). Salah satu yang disorot PERC sebagai ladang korupsi adalah sektor publik. Karena itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK akan memperketat pengawasan di sektor publik baik di pusat maupun di daerah. "Kita harus bekerja keras untuk membenahi sektor publik baik di pusat maupun daerah," tambah wakil ketua KPK Haryono Umar. Hasil survey PERC yang berbasis di Hongkong y...

http://www.smh.com.au/world/icelanders-reject-paying-for-others-mistakes-20100307-pqpq.html Icelanders reject paying for others' mistakes PAOLA TOTARO March 8, 2010 Taking to the streets ... protesters outside the Icelandic parliament in Reykjavik . Photo: AFP THE people of Iceland have delivered a defiant message to their bankers and politicians, voting against repayment of a $5.8 billion debt spawned by the collapse of the tiny nation's banks. In a referendum which brought a record 60 per cent turnout of voters to the ballot box, 93 per cent relished the opportunity to reject responsibility for an economic disaster they argue was foiste...

Editorial: The fallout of the Century The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Thu, 03/04/2010 8:42 AM  |  Opinion Now that the House of Representatives has ruled the 2008 bailout of Bank Century was unjustified, the nation next has to brace for the inevitable political fallout. Wednesday's vote has not laid to rest the political spectacle playing out over the past two months, courtesy of the House's special inquiry committee probing the Rp 6.76 trillion (US$716 million) case. Instead, expect more fighting among the political elite, probably more intense than before. For one thing, the fate of Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati hangs in the balance after the House resolution named them the persons most responsible for the bailout decision and hence liable to a protracted legal investigation. There is also the future of the Cabinet after some of the parties in the ruling coalition voted against President Susi...