Selasa, 06/04/2010 15:30 WIB
Mahfud: Nilai Korupsi yang Lebih Besar dari Gayus Capai Rp 100 M
Ayu Fitriana - detikNews
Jakarta - Uang di rekening Gayus Tambunan yang terindikasi korupsi mencapai Rp 28 miliar. Uang itu masih belum seberapa. Ada lagi kasus dugaan korupsi yang lebih besar, mencapai Rp 100 miliar.
"Lebih besar dari Gayus. Rp 100 miliar kurang, tidak ada hubungannya sama pajak," jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/4/2010).
Mahfud menjelaskan, korupsi ini harus dibongkar secepatnya. Kalau perlu, diungkap dahulu ke pers baru disampaikan ke KPK.
"Saya menerima laporan dari anggota DPR yang menunjukkan adanya pengeluaran besar-besaran yang secara koruptif kalau dibongkar akan jadi ledakan besar," terangnya.
Dia berharap, DPR mau membuka dan mengungkapkan kasus ini. "Ya silakan DPR saja yang membongkar, bukan wewenang saya. Saya menyarankan dibongkar secepatnya," ujar guru besar UII ini.
Mahfud juga menegaskan persetujuannya pada ide pembuktian terbalik kasus korupsi. Apalagi korupsi sudah mendarah daging.
"Saya sebenarnya sudah menyarankan sejak Bapak Baharuddin Lopa menjadi Jaksa Agung, agar mereka yang ditemukan mempunyai harta tidak wajar agar membuktikan bahwa uang yang mereka miliki sah. Milik mereka bukan hasil korupsi," tutupnya.
(ndr/nrl)
Mahfud: Nilai Korupsi yang Lebih Besar dari Gayus Capai Rp 100 M
Ayu Fitriana - detikNews
Jakarta - Uang di rekening Gayus Tambunan yang terindikasi korupsi mencapai Rp 28 miliar. Uang itu masih belum seberapa. Ada lagi kasus dugaan korupsi yang lebih besar, mencapai Rp 100 miliar.
"Lebih besar dari Gayus. Rp 100 miliar kurang, tidak ada hubungannya sama pajak," jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/4/2010).
Mahfud menjelaskan, korupsi ini harus dibongkar secepatnya. Kalau perlu, diungkap dahulu ke pers baru disampaikan ke KPK.
"Saya menerima laporan dari anggota DPR yang menunjukkan adanya pengeluaran besar-besaran yang secara koruptif kalau dibongkar akan jadi ledakan besar," terangnya.
Dia berharap, DPR mau membuka dan mengungkapkan kasus ini. "Ya silakan DPR saja yang membongkar, bukan wewenang saya. Saya menyarankan dibongkar secepatnya," ujar guru besar UII ini.
Mahfud juga menegaskan persetujuannya pada ide pembuktian terbalik kasus korupsi. Apalagi korupsi sudah mendarah daging.
"Saya sebenarnya sudah menyarankan sejak Bapak Baharuddin Lopa menjadi Jaksa Agung, agar mereka yang ditemukan mempunyai harta tidak wajar agar membuktikan bahwa uang yang mereka miliki sah. Milik mereka bukan hasil korupsi," tutupnya.
(ndr/nrl)