Siapa Sebenarnya yang Mengatur Hak Keuangan Pejabat?
2025-08-28 · #Indonesia
Lagi-lagi soal urusan dapur pejabat, publik sering dibuat bingung. Padahal kalau dibedah mekanismenya, alurnya sebenarnya jelas. Pimpinan DPR itu hanya menyusun usulan atau skema hak keuangan dan administratif saja, sementara penetapan nominal dan ketentuan resminya tetap diatur lewat produk peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Keppres, atau Perpres.
Kalau ditarik garis merahnya dari alur penganggarannya, DPR menyusun usulan, lalu Presiden bersama pemerintah menetapkan nominal lewat PP atau Keppres, dan anggaran tersebut akhirnya disahkan bersama antara DPR dan Presiden. Semua ini ada dasarnya, mulai dari UU MD3 Pasal 226(2) tentang hak keuangan DPR, UU 12/1980 sebagai payung hukum pejabat negara, PP 75/2000 soal gaji pokok, hingga contoh historis seperti Keppres 35/1981 tentang uang paket.
Catatan ini semula saya tulis di Facebook, 28 Agustus 2025.
$ cd ~/
$ cat comments/ (0)