Soal Posisi LMKN dan Urusan Royalti
2025-08-21 · #Indonesia
Belakangan ini soal royalti musik dan peran lembaga terkait sering jadi perbincangan. Ada satu hal yang perlu diluruskan: LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) itu sebenarnya bukan pemegang royalti. Berdasarkan UU Hak Cipta dan PP 56/2021, mereka adalah pengelola yang diberi kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada yang berhak, seperti pencipta atau pemilik hak terkait yang biasanya diwakili LMK masing-masing.
Meski sejak April 2025 ada uji materi di Mahkamah Konstitusi yang menggugat sebagian norma kewenangannya, selama belum ada putusan pembatalan, aturan yang ada tetap berlaku. Artinya, LMKN sah-sah saja menagih dan membawa perkara ke jalur hukum jika kewajiban dipenuhi, meski eksekusi sanksinya tetap harus lewat proses perdata atau pidana, bukan tindakan sepihak. Cuma jadi bikin penasaran juga sih: dulu waktu undang-undang ini dibuat, sebenarnya siapa saja ya para stakeholder yang terlibat di dalamnya?
Catatan ini semula saya tulis di Facebook, 21 Agustus 2025.
$ cd ~/
$ cat comments/ (0)