Selasa, 03/08/2010 15:59 WIB
Konflik Masyarakat Muncul Karena SBY Tidak Tegas
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Konflik antar kelompok masyarakat yang kerap terjadi akhir-akhir ini diyakini karena kurangnya ketegasan Presiden SBY. Presiden SBY kerap kali lepas tanggungjawab ketika harus berhadapan dengan desakan masyarakat.
"Presiden SBY yang terpilih satu putaran seharusnya cepat, tegas, dan berani mengambil keputusan. Namun alih-alih lebih cepat, tegas, dan berani, Presiden SBY justru acap kali lepas tanggungjawab," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.
Syamsudin menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional Sehari 'Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri' di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).
Syamsudin mencontohkan, ketika masyarakat melihat ada kriminalisasi pimpinan KPK, Presiden SBY hanya membentuk Tim Delapan. Padahal seharusnya SBY dapat mengambil sikap tegas sebagai kepala negara.
"Tatkala kuat sinyalemen publik adanya mafia hakum dibalik kekisruhan hukum di tanah air, Presiden juga hanya membentuk Satgas yang bersifat ad hoc dan tidak mempunyai otoritas maksimum menyelesaikan kasus ini," terang Syamsuddin.
Kurangnya ketegasan SBY inilah yang dianggap Syamsudin memicu konflik di masyarakat. Masyarakat yang tidak yakin dengan ketegasan Pemerintah pun memilih jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah.
"Dalam situasi demikian maka tidak heran apabila pemaksaan kehendak, premanisme, dan anarki menjadi satu-satunya pilihan bagi rakyat yang tidak percaya kepada wakilnya di Parlemen, kepada penagakan hukum, pemerintah, dan negara," terang Syamsudin.
(van/yid)
Konflik Masyarakat Muncul Karena SBY Tidak Tegas
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Konflik antar kelompok masyarakat yang kerap terjadi akhir-akhir ini diyakini karena kurangnya ketegasan Presiden SBY. Presiden SBY kerap kali lepas tanggungjawab ketika harus berhadapan dengan desakan masyarakat.
"Presiden SBY yang terpilih satu putaran seharusnya cepat, tegas, dan berani mengambil keputusan. Namun alih-alih lebih cepat, tegas, dan berani, Presiden SBY justru acap kali lepas tanggungjawab," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.
Syamsudin menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional Sehari 'Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri' di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).
Syamsudin mencontohkan, ketika masyarakat melihat ada kriminalisasi pimpinan KPK, Presiden SBY hanya membentuk Tim Delapan. Padahal seharusnya SBY dapat mengambil sikap tegas sebagai kepala negara.
"Tatkala kuat sinyalemen publik adanya mafia hakum dibalik kekisruhan hukum di tanah air, Presiden juga hanya membentuk Satgas yang bersifat ad hoc dan tidak mempunyai otoritas maksimum menyelesaikan kasus ini," terang Syamsuddin.
Kurangnya ketegasan SBY inilah yang dianggap Syamsudin memicu konflik di masyarakat. Masyarakat yang tidak yakin dengan ketegasan Pemerintah pun memilih jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah.
"Dalam situasi demikian maka tidak heran apabila pemaksaan kehendak, premanisme, dan anarki menjadi satu-satunya pilihan bagi rakyat yang tidak percaya kepada wakilnya di Parlemen, kepada penagakan hukum, pemerintah, dan negara," terang Syamsudin.
(van/yid)