ivo.blogspot.com

Selasa, 06/04/2010 15:30 WIB Mahfud: Nilai Korupsi yang Lebih Besar dari Gayus Capai Rp 100 M Ayu Fitriana - detikNews Jakarta - Uang di rekening Gayus Tambunan yang terindikasi korupsi mencapai Rp 28 miliar. Uang itu masih belum seberapa. Ada lagi kasus dugaan korupsi yang lebih besar, mencapai Rp 100 miliar. "Lebih besar dari Gayus. Rp 100 miliar kurang, tidak ada hubungannya sama pajak," jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/4/2010). Mahfud menjelaskan, korupsi ini harus dibongkar secepatnya. Kalau perlu, diungkap dahulu ke pers baru disampaikan ke KPK. "Saya menerima laporan dari anggota DPR yang menunjukkan adanya pengeluaran besar-besaran yang secara koruptif kalau dibongkar akan jadi ledakan besar," terangnya. Dia berharap, DPR mau membuka dan mengungkapkan kasus ini. "Ya silakan DPR saja yang membongkar, bukan wewenang saya. Saya menyarankan dibongkar secepatny...

http://lantas.metro.polri.go.id/news/index.php?id=2&nid=24478 UULAJ No. 22 TAHUN 2009 1. SETIAP ORANG Mengakibatkan gangguan pada : fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Denda : Rp 250.000 2. SETIAP PENGGUNA JALAN Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Denda : Rp 250.000 3. SETIAP PENGEMUDI ( PENGEMUDI SEMUA JENIS RANMOR ) a. Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b. Denda : Rp 250.000 b. Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 2...

Rabu, 31/03/2010 15:04 WIB Dua Janda Pahlawan Diadili Presiden Upayakan Rumah untuk Soetarti dan Rusmini Irwan Nugroho - detikNews Jakarta - Perjuangan Soetarti dan Rusmini, dua janda pahlawan yang diadili karena dituding menyerobot tanah, belum berhenti. Setelah menemui deputi staf khusus Presiden, kedua nenek tua inipun dijanjikan akan mendapat rumah. "Kita sedang menjajaki segala kemungkinan. Kalau memang ada kemungkinan, mereka mendapat rumah dengan cara pembelian atau mekanisme lain. Misalnya negara memberikan subsidi, kan bisa juga. Kalau nggak kita bisa juga cari solusi lain," terang Deputi Staf Khusus Presiden, Setiyardi, dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (31/3/2010).   Menurut Setiyardi, kantor staf khusus mendapat perintah dari Presiden SBY untuk secepatnya mencari solusi. Presiden menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan baik, dan janda-janda pahlawan mendapat rum...

MAKELAR PAJAK Menkeu Membebastugaskan Unit Keberatan Pajak Selasa, 30 Maret 2010 | 03:14 WIB Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan semua staf dan pimpinan di Unit Keberatan Pajak, tempat Gayus Tambunan bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada petugas pajak lainnya untuk memeriksa semua kasus sengketa pajak yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009. "Salah satu langkah internal yang kami lakukan sehubungan dengan kasus makelar pajak adalah memeriksa semua bidang pemeriksaan pajak. Untuk jangka pendek membebastugaskan semua jajaran dan staf Unit Keberatan, bersama Gayus," ujar Sri Mulyani saat dihubungi melalui pesan singkat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/3). Menurut dia, dalam memeriksa sengketa paja...

KESEJAHTERAAN PEGAWAI Remunerasi Pegawai Pajak yang Membikin Iri Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB Kekayaan Gayus HP Tambunan, pegawai negeri sipil golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mencapai puluhan miliar rupiah memang mengejutkan banyak orang. Padahal, golongan kepegawaian Gayus, yang baru bekerja selama lima tahun, setara dengan seorang sarjana yang baru diangkat sebagai PNS. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gaji PNS menetapkan gaji pokok pegawai golongan IIIA dengan masa kerja lima tahun adalah Rp 1.738.100 per bulan. Bahkan, jika mengacu pada aturan terbaru, PP No 25/2010, gaji pokok Gayus dan PNS yang setingkat dengannya tidak lebih dari Rp 1.830.100 per bulan. Terlampau tinggi Gayus setiap bulan tak hanya menerima gaji pokok. I...

Satgas: Ada Sindikasi Kejaksaan Agung Siap Bersikap Terbuka Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB Jakarta, Kompas - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mensinyalir ada satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kehakiman, masyarakat sipil, dan Direktorat Jenderal Pajak. Sindikasi ini diyakini dalam waktu dekat akan terungkap. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (29/3), seusai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji. "Doakan ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada sesuatu yang lebih terang, bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar," kata Denny. Pertemuan Satgas dengan Jaksa Agung dilakukan Senin pagi. Sebelumnya Satgas bertemu Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Dari hasil pertemuan itu...

PERADILAN PAJAK Pengadilan Pajak Saat Ini Perlu Dievaluasi Selasa, 30 Maret 2010 | 02:48 WIB Jakarta, Kompas - Kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan dan banyaknya sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak adalah momentum untuk mengevaluasi struktur dan keberadaan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang terlepas dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak. "Ke depan, Pengadilan Pajak harus diintegrasikan ke MA demi pembinaan sumber daya manusia. Tentu juga dibarengi dengan perbaikan," ujar Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi Assegaf, Senin (29/3) di Jakarta. Secara terpisah, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas...