ivo.blogspot.com

Rabu, 24/02/2010 15:59 WIB Indonesia Gagal Terapkan Kampanye Hukum Finansial Rita Uli Hutapea - detikNews Washington - Pemerintah Indonesia dianggap gagal menerapkan kampanye hukum finansial secara efektif. Sementara badan monitoring tak punya cukup otoritas untuk menerapkan sanksi kepada para pelanggar. Demikian hasil studi baru mengenai akuntabilitas pemerintahan di negara-negara dunia. Laporan studi terhadap 35 negara itu dirilis oleh Global Integrity, organisasi nonprofit internasional yang menelusuri pemerintahan dan tren korupsi secara global. Menurut Global Integrity, performa Indonesia dalam pemerintahan dan antikorupsi berbeda-beda. Akuntabilitas pemerintah, layanan sipil dan kemampuan media untuk melaporkan soal korupsi meraih rating yang kecil. Tak ada langkah-langkah hukum untuk melindungi para pemberi informasi di publik dan sektor swasta. Peraturan yang mengatur pendanaan politik dinilai lemah dan tidak diberlakukan. Namun menurut Global...

http://www.three.co.id/ BlackBerry

Minggu, 21/02/2010 12:40 WIB Ini Dia 'Pesan' Mario Teguh yang Bikin Heboh Itu Anwar Khumaini - detikNews Jakarta - Mario Teguh resmi pamit dari akun Twitter yang dia miliki setelah postingannya soal wanita yang merokok dan suka dugem tidak baik untuk dijadikan istri. Sebenarnya, pesan-pesan yang disampaikan sang motivator ini layak juga diperhatikan. Seperti yang detikcom dapatkan dari penelusuran di Twitter, Minggu (21/2/2010), ada belasan wejangan Mario soal calon pendamping hidup dan wejangan-wejangan baik lainnya. Berikut sebagian wejangan-wejangan Mario Teguh yang diposting Sabtu (20/2/2010) malam: 1. Pada akhirnya kita harus memilih wanita yang baik untuk istri, pria yang baik untuk suami, dan membangun keluarga yang baik. 2. Jodoh itu di tangan Tuhan. Akan lebih baik jika kita periksa apakah kita mempersulit orang yang ingin memperjodoh kita. 3. Wanita yang pantas untuk teman pesta, clubbing, begadang sampai pagi, ...

Jumat, 19/02/2010 17:19 WIB IMOCA Ditelikung Dua Kali oleh Kominfo Ardhi Suryadhi - detikinet Ilustrasi (Ist.) Jakarta - Indonesia Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Asosiasi konten tersebut merasa sudah ditelikung dua kali. Dijelaskan Ketua IMOCA A. Haryawirasma, kejadian pertama berlangsung sekitar tahun 2007-2008 dalam diskusi pembahasan kode etik jasa konten SMS premium. IMOCA mengaku dilibatkan dalam perumusan aturan tersebut. Tapi hasil akhirnya justru mengecewakan mereka. Yaitu disahkannya Permenkominfo No.1/2009 yang menetapkan bahwa penyelenggara jasa pesan SMS premium adalah penyelenggara jasa telekomunikasi. Ujung-ujungnya, penyedia konten diharuskan membayar BHP telekomunikasi 1% dari pendapatan kotor ditambah wacana pungutan USO (Universal Services Obligation) sebesar 0,75% yang juga da...

http://www.infrastructurist.com/ CHINA HIGH SPEED RAIL Just How 'Invincible' Is China's High Speed Rail? It's Hurting Air Travel Posted on Wednesday February 10th by Melissa Lafsky |  3,335 High speed rail has been undeniably successful for China. So successful, in fact, that it's putting a massive dent in the airline industry.  BusinessWeek reports : China Southern Airlines Co., the nation's largest carrier, and Air China Ltd. are slashing prices to compete with the country's new high-speed trains in a battle that Europe's airlines have largely already ceded. Competition from trains that can travel at 350 kilometers per hour (217 miles per hour) is forcing the carriers to cut prices as much as 80 percent at a time when they are already in a round of mergers to lower costs. Passengers choosing railways over airlines will also erode a market that Boeing Co. and Airbus SAS are banking on to provide ab...

Kamis, 18/02/2010 07:07 WIB Setahun Jadi Anggota DPR, Dapat Pensiun Seumur Hidup Ramadhian Fadillah - detikNews Jakarta - Pimpinan KPK Sepakat untuk menolak uang pensiun yang akan mereka dapatkan setelah tidak lagi menjabat. Alasannya, uang pensiun tersebut dinilai akan membebani keuangan negara. Semua mantan pejabat negara, termasuk anggota DPR, memang akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Untuk mantan anggota DPR, syaratnya bahkan tidak perlu satu periode (5 tahun) menjabat. Cukup menjabat 1 tahun, maka uang pensiun tetap dinikmati seumur hidup. "Yang dapat itu satu tahun ke atas," ujar anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat kepada detikcom, Rabu (17/2/2010). Andi menjelaskan besarnya uang pensiun tersebut sekitar Rp 2 juta rupiah perbulan. Jumlah ini lebih kecil dari pensiun menteri. "Saya lupa besarannya untuk menteri, tapi pensiun anggota DPR kira-kira sama dengan pensiun Dirjen," terang anggota FPKS ini. Andi mengakui ha...

http://www.detiknews.com/read/2010/02/12/165000/1298498/10/tim-ilmuwan-inggris-pengeboran-lapindo-brantas-picu-semburan-lumpur Jumat, 12/02/2010 16:50 WIB Tim Ilmuwan Inggris: Pengeboran Lapindo Brantas Picu Semburan Lumpur Rita Uli Hutapea - detikNews Jakarta - Sebuah tim ilmuwan asing menyatakan bahwa para pengebor gas bersalah atas timbulnya masalah lumpur Lapindo di Jawa Timur. Menurut mereka ada kaitan antara semburan lumpur tersebut dengan pengeboran di sumur eksplorasi gas oleh perusahaan energi lokal PT Lapindo Brantas. Hal itu dituangkan dalam laporan yang dimuat jurnal Marine and Petroleum Geology. Tim yang dipimpin oleh para pakar dari Universitas Durham, Inggris menyatakan, bukti baru semakin menguatkan kecurigaan bahwa musibah lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan manusia (human error). PT Lapindo Brantas telah membantah sebagai pemicu musibah itu dengan kegiatan pengeboran gas yang dilakukannya. Menurut PT Lapindo, lumpur itu diakibat...

Kamis, 04/02/2010 14:28 WIB Kesimpulan Sementara Pansus Century Hanura Sebut 10 Pihak Bertanggung Jawab, SBY Tak Disebut Lia Harahap - detikNews Jakarta - Fraksi Hanura menemukan 62 penyimpangan terkait skandal Bank Century. Hanura juga menyebutkan ada 10 pihak yang harus bertanggung jawab. Presiden SBY tidak masuk deretan pihak bertanggung jawab. "Kami mengungkapkan fakta adanya dugaan korupsi pada kasus Bank Century yaitu upaya perampokan dana bank secara berlanjut dan melibatkan pejabat Bank Indonesia, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang pada akhirnya merugikan keuangan negara," papar Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Akbar Faizal. Apa yang diuangkapkan Akbar dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2010) merupakan kesimpulan sementara perkembangan kasus Bank Century dari Fraksi Hanura. Akbar mengatakan, ada 62 bentuk penyimpangan yang ditemukan. Penyimpangan itu ...

Kamis, 04/02/2010 16:08 WIB Dishub: Jangan Mau Bayar Jika Dikenai Tarif Parkir di Atas Aturan Fitraya Ramadhanny - detikNews Jakarta - Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat segera melaporkan mal-mal dan perkantoran yang menerapkan tarif mahal. Masyarakat pun diminta tidak ragu menolak tarif parkir mahal karena tidak sesuai aturan Pemprov. "Kalau dikenakan tarif parkir mahal, tolak saja, jangan mau. Kan belum ada persetujuan. Coba deh tanya balik ke pengelola parkir, mereka punya dasar peraturan apa pasang tarif parkir segitu," kata Wakadishub DKI Jakarta Riza Hasyim kepada detikcom , Kamis (4/1/2010). Dishub butuh laporan dari masyarakat untuk menindak pengelola parkir nakal. Warga korban parkir mahal diminta datang ke Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Pemprov DKI Jakarta. Jangan lupa untuk membawa bukti struk parkirnya. Jika masyarakat sudah memberi laporan, maka Dishub bisa bertindak. " Yang melanggar, kita tutup saja," pungka...